BorneoFlash.com, JAKARTA – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPSI) mendesak pemerintah untuk mempermudah proses bagi investor yang ingin memulai bisnis di Indonesia. Ketua Umum KSPSI, Jumhur Hidayat, mengatakan bahwa regulasi menjadi hambatan utama dalam menarik investasi.
“Dalam dunia industri Indonesia, ada urutan hambatan investasi. Hambatan nomor satu adalah masalah regulasi, mulai dari perizinan, perpajakan, pengadaan tanah, dan berbagai hal lainnya,” ujar Jumhur dalam keterangannya, Rabu (7/5/2025).
Dinamika perburuhan, menurutnya, menempati urutan ke-11 dalam daftar faktor penghambat investasi. Jumhur menyatakan bahwa tuntutan buruh terkait kesejahteraan tidak terlalu mempengaruhi minat investor.
“Upah itu kan ada benchmarking-nya. Apa yang dituntut buruh masih wajar jika dibandingkan dengan negara-negara seperti Vietnam atau Filipina,” tambahnya.
Jumhur juga menyoroti rendahnya daya beli masyarakat Indonesia saat ini, yang menurutnya merupakan dampak dari kebijakan pemerintah sebelumnya.
“Carry over yang paling parah dari kebijakan masa lalu adalah daya beli masyarakat yang terpukul habis. Di 2014, saldo rata-rata harian rakyat di perbankan masih Rp 3,8 juta. Sekarang, saldo rata-rata tinggal Rp 1,3 juta. Artinya, daya beli anjlok. Kalau orang tidak punya uang, industri juga akan terpukul,” jelasnya.
Untuk mengembalikan daya beli masyarakat, Jumhur kembali mendesak pemerintah untuk mempermudah investasi dan menekan biaya berbisnis yang harus dikeluarkan oleh pengusaha. Dengan demikian, lebih banyak lapangan pekerjaan dapat tercipta, dan daya beli buruh dapat kembali menggerakkan roda perekonomian.
“Pemerintah harus terbuka terhadap masukan dari pelaku sektor terkait. Anggaplah 6 bulan hingga 1 tahun ke depan sebagai masa percakapan. Dengan dialog dan kebijakan yang tepat, kita bisa mencapai hasil yang baik bagi rakyat,” ungkap Jumhur.
Dia juga menilai bahwa saat ini merupakan momentum bagi pemerintah untuk merealisasikan janji mensejahterakan masyarakat, salah satunya dengan memangkas perizinan untuk mempercepat penyerapan tenaga kerja dan mengurangi angka pengangguran.
Sebagai informasi, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatatkan nilai investasi yang terealisasi pada periode Januari-Maret 2025 mencapai Rp 465,2 triliun. Angka ini meningkat 15,9% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yang tercatat sebesar Rp 401,5 triliun.
“Izin-izin itu semua biaya. Pemerintah tahu dan mampu untuk mengurangi hambatan tersebut, sehingga perusahaan bisa berkembang dan memberikan kesejahteraan yang layak bagi buruh. Itu adalah tugas pemerintah,” tutup Jumhur. (*)
