BorneoFlash.com, NUSANTARA – Ibu Kota Nusantara (IKN) terus menarik minat investor dari berbagai negara. Investor asal Malaysia siap memulai pembangunan proyek di IKN pada akhir 2025. Chairman and Group CEO Citadel, Dato Jeff S. Medina, mengonfirmasi hal ini setelah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait Pemanfaatan dan Pengalokasian Lahan Aset Dalam Penguasaan (ADP) di City Hall IKN, Selasa (18/3/2025).
Pembangunan infrastruktur yang semakin berkembang di IKN meningkatkan kepercayaan para investor. “Kami akan membangun proyek mixed-use ini pada akhir 2025. Langkah ini sejalan dengan target Pemerintah Indonesia untuk mempercepat pembangunan IKN,” ujar Jeff.
Citadel Group, melalui PT Citadel Indonesia, mengembangkan kompleks hunian eksklusif berupa townhouse dan kawasan mixed-use di lahan seluas 2,17 hektare di KIPP 1A. Investasi yang dikucurkan mencapai Rp3,97 triliun, sebagaimana terungkap dalam Rapat Kerja (Raker) antara Komisi II DPR dan Otorita IKN pada Desember 2024. Dengan bergabungnya Citadel, total investor swasta yang berpartisipasi dalam pembangunan IKN mencapai 42 perusahaan.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur yang semakin masif meningkatkan optimisme terhadap proyek IKN. “IKN memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia,” kata Basuki.
Investor Asing Lainnya
Selain Malaysia, investor dari China dan Thailand juga menunjukkan minat besar terhadap IKN. Beberapa di antaranya telah menandatangani perjanjian dengan Otorita IKN untuk membangun berbagai proyek strategis di kawasan tersebut.
Otorita IKN terus mempercepat pembangunan dengan berbagai langkah, termasuk pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke IKN. “Kami akan memindahkan ASN secara bertahap. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) menargetkan seluruh ASN sudah pindah ke IKN pada Juni,” jelas Basuki.
Dengan masuknya lebih banyak investor dan percepatan pembangunan infrastruktur, IKN diharapkan segera berkembang menjadi pusat pemerintahan dan kota modern yang berkelanjutan. (*)