BorneoFlash.com, BALIKPAPAN – Pembangunan gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, yang menelan anggaran ratusan miliar rupiah menuai kritik dari Komisi III DPRD Balikpapan akibat kualitas konstruksi yang dinilai buruk.
Hal ini berdasarkan hasil tinjauan lapangan Komisi III DPRD Kota Balikpapan, pada hari Rabu, 19 Maret 2025. Komisi III kecewa melihat secara langsung bangunan yang akan dihuni olehnya dan rekan-rekan DPRD lainnya. Pasalnya, bangunan ini dinilai gagal secara kualitas, bahan bangunan tidak layak untuk digunakan.
Disamping itu juga, bangunan ini dapat mengancam keselamatan bagi yang berada dibawah naungan bangunan ini. Ungkapan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Halili Adinegara.
“Saya aja membangun rumah sendiri kalau bahannya seperti itu, tidak akan berani. Apalagi bangun gedung pemerintahan dengan material seperti itu. Bangunan ini dibangun dengan anggaran ratusan miliar, tapi menggunakan bahan seperti ini,” jelasnya kepada media, pada hari Kamis (20/3/2025).
Politisi PKB ini menyebutkan salah satu contoh plafon bangunan di ruangan paripurna, tidak sesuai dengan spek atau Detail Engineering Design (DED) dan lainnya. Saya minta kepada kontraktor, untuk membongkar plafon yang sudah dibangun itu. “Coba perhatikan, bahan yang digunakan bahan hulo tidak sesuai standar,” katanya.
Begitu juga ruangan untuk masing-masing anggota tidak sesuai ukuran. “Kalau yang sekarang ini ukurannya seperti kandang ayam,” sebutnya.
Ditambahkan Halili, banyak dinding yang retak termasuk tiang penyangga di ruang musholla. Pintu juga tidak bisa buka tutup. “Daun pintunya harus diangkat keatas dulu, baru bisa dibuka. Ini kan bangunan baru,” imbuhnya.
Kemudian, tembok bangunan yang harusnya menggunakan beton tapi hanya ditutupi oleh GRC saja. “Masih banyak yang lainnya. Kecewa melihat kondisi bangunan ratusan miliar tapi hasilnya seperti itu,” terangnya.
Halili juga menyayangkan Dinas Pekerjaan Umum selaku pengawas dari pembangunan proyek ini, tetapi tidak pernah turun ke lapangan. Jika memang mengawasi pengerjaan ini, tentunya hal ini tidak terjadi.
Selaras dengan H. Haris, anggota Komisi III DPRD Balikpapan sangat kecewa melihat hasil pekerjaan yang asal-asalan, sehingga tidak layak diterima. Seharusnya pembangunan ini menjadi simbol kemajuan dan transparansi tetapi justru berbalik menjadi bencana.
“Anggaran ratusan miliar tapi hasilnya begini. Pekerjaannya tidak profesional, mereka harusnya tau apa yang harus dilakukan. Bukan asal jadi aja. Kecewa,” ujarnya dengan nada penuh kekesalan.
Dengan bangun seperti ini, Haris meragukan tingkat keselamatannya, termasuk ruang paripurna yang menjadi ruang utama Kantor DPRD Balikpapan. “Jangan sampai menelan korban ketika gedung digunakan tiba-tiba roboh. Ini menjadi hal serius yang harus diperhatikan,” tegasnya.
Oleh karena itu, Politisi PDI Perjuangan mendesak Dinas Pekerjaan Umum untuk bersikap tegas, harus mengawasi secara konsisten. Apalagi ini proyek besar dan menggunakan anggaran yang cukup besar.
“Semua lapisan harus bisa mengawasi dan memastikan proyek ini selesai dengan benar atau lebih baik dihentikan saja, jika tidak mampu kelola dengan baik,” (Adv)
