BorneoFlash.com, JAKARTA – Skema pendanaan Koperasi Desa Merah Putih masih dibahas. Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan bahwa APBN dan APBD akan menjadi sumber pendanaan utama. “Detailnya masih disusun, tapi yang pasti dananya berasal dari APBN dan APBD,” ujarnya usai rapat di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Senin (17/3/2025).
Selain anggaran pemerintah pusat dan daerah, pendanaan juga melibatkan anggaran desa serta pembiayaan dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani belum menjelaskan lebih lanjut mengenai alokasi APBN. “Masih dibahas, nanti saja,” katanya singkat setelah rapat.
Pemerintah menyusun Instruksi Presiden (Inpres) untuk mengatur pembentukan dan skema pendanaan Koperasi Desa Merah Putih. “Porsi pendanaan akan dirumuskan dalam Inpres,” jelas Zulhas.
Sejumlah menteri menghadiri rapat ini, termasuk Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, serta Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo. Selain itu, pemerintah membentuk Satgas Koperasi Desa Merah Putih untuk mengoordinasikan tugas lintas kementerian dan lembaga. “Satgas ini akan mengharmonisasi seluruh proses karena melibatkan banyak sektor,” ujar Budi Arie.
Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembentukan 70.000 Koperasi Desa Merah Putih guna melindungi pendapatan masyarakat desa dan mengurangi ketergantungan pada tengkulak yang selama ini merugikan petani. “Koperasi ini menjadi solusi bagi mereka,” ujar Budi Arie.
Pemerintah akan mengimplementasikan koperasi melalui tiga pendekatan utama. Pertama, membangun koperasi baru di desa-desa yang belum memilikinya. Kedua, merevitalisasi koperasi yang sudah ada agar lebih produktif. Ketiga, memperluas dan mengembangkan koperasi yang telah berjalan agar mampu menjangkau lebih banyak anggota. Pemerintah menjadwalkan peluncuran Koperasi Desa Merah Putih pada 12 Juli 2025, bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional. (*)
