BorneoFlash.com, SAMARINDA – Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Samri Shaputra, mengkritisi ketimpangan pembangunan infrastruktur di daerah pemilihan (dapil) 2, khususnya Palaran.
Menurutnya, terdapat ketidakadilan dalam distribusi pembangunan, di mana kawasan perkotaan terus mendapat perhatian, sementara daerah pinggiran masih tertinggal.
“Di wilayah perkotaan, jalan yang sudah dalam kondisi baik masih mendapatkan perbaikan. Sementara di daerah kami, ada jalan yang bahkan belum pernah tersentuh pembangunan. Beberapa masih berupa jalan tanah yang belum mendapatkan peningkatan infrastruktur,” ungkapnya dalam rapat konsultasi publik yang digelar oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), pada Kamis (13/2/2025).
Samri mempertanyakan konsep ‘pembangunan prioritas’ yang kerap digaungkan pemerintah.
Menurutnya, prioritas seharusnya berfokus pada kebutuhan dasar masyarakat, bukan sekadar proyek yang lebih mengedepankan aspek estetika.
“Saya ingin memahami apa yang dimaksud dengan prioritas oleh pemerintah. Jika benar-benar mengutamakan kepentingan masyarakat, seharusnya yang diperhatikan adalah kebutuhan mendasar seperti akses air bersih, pembangunan jalan, semenisasi, serta perbaikan drainase,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pembangunan Tugu Siluet Pesut yang dinilai tidak lebih mendesak dibandingkan perbaikan infrastruktur dasar di wilayah pinggiran.
“Apakah yang disebut prioritas adalah membangun tugu, sementara masih banyak jalan yang belum disemen, drainase yang tidak berfungsi dengan baik, serta warga yang masih mengalami dampak banjir?” tambahnya.
Samri menegaskan bahwa kebijakan pembangunan seharusnya didasarkan pada kebutuhan nyata masyarakat, bukan hanya berdasarkan keputusan sepihak dari pemerintah.
Ia berharap adanya keseimbangan dalam perencanaan pembangunan agar tidak terjadi kesenjangan antara pusat kota dan daerah pinggiran.
