BorneoFlash.com, SAMARINDA – Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, menekankan pentingnya memperkuat sinergi antara Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur ( Kaltim) guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
Menurutnya, keselarasan kebijakan di berbagai tingkat pemerintahan menjadi faktor kunci agar setiap program yang dirancang benar-benar berdampak positif bagi masyarakat.
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Samarinda Ilir yang berlangsung pada Selasa, 4 Februari 2025.
Forum ini menjadi langkah awal dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Samarinda tahun 2026, dengan menampung aspirasi dan usulan dari tingkat kelurahan.
“Musrenbang ini merupakan kesempatan strategis dalam merumuskan pembangunan. Kami ingin memastikan bahwa setiap aspirasi masyarakat, terutama yang disampaikan dalam Musrenbang tingkat kelurahan, dapat diakomodasi secara optimal. Tidak hanya terkait pembangunan infrastruktur, tetapi juga dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia,” ujar Deni pada Rabu (5/2/2025).
Dalam forum tersebut, berbagai program yang telah terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk tahun 2025 serta usulan prioritas untuk tahun 2026 menjadi topik pembahasan utama.
Politisi dari Partai Gerindra itu menegaskan bahwa pembangunan tidak hanya harus difokuskan pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada aspek pemberdayaan masyarakat agar dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
“Kita menghadapi tantangan besar di masa depan, terutama dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN). Oleh karena itu, generasi mendatang harus memiliki kesiapan dan daya saing ekonomi yang kuat,” tambahnya.
Musrenbang Kecamatan Samarinda Ilir ini turut dihadiri oleh perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida), yang menjelaskan proses perencanaan serta prioritas pembangunan di tingkat kota.
Deni berharap forum ini dapat menjadi wadah harmonisasi antara aspirasi masyarakat, program daerah, dan kebijakan provinsi, sehingga pembangunan di Samarinda dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.
“Kami berharap setiap rencana yang telah disusun dapat terealisasi dengan baik serta benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Samarinda,” tutupnya.
