BorneoFlash.com, JAKARTA – Direktur Laba Forexindo Berjangka, Ibrahim Assuabi, menjelaskan bahwa langkah strategis Indonesia bergabung ke dalam kelompok BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan) mendorong penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
“Keputusan ini mendapat respons positif dari pasar karena memperkuat posisi tawar Indonesia di kancah global, terutama di mata OECD (Organization for Economic Co-operation and Development),” ujar Ibrahim dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa.
Ibrahim menyebut keanggotaan Indonesia dalam BRICS membuka peluang kerja sama di berbagai sektor, seperti teknologi, ketahanan pangan, dan perubahan iklim.
Langkah ini juga meningkatkan citra Indonesia yang sebelumnya dianggap kurang setara dengan negara-negara maju. “Ini merupakan strategi penting untuk memperluas pengaruh Indonesia dan memperkuat posisinya dalam percaturan internasional,” tambahnya.
Ia juga menjelaskan bahwa fenomena dedolarisasi menjadi salah satu agenda utama BRICS. Proses ini berjalan bertahap dengan peningkatan penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan antaranggota.
Sebagai contoh, China dan Rusia kini menggunakan mata uang lokal dalam 90 persen transaksi ekspor-impor mereka. Meski demikian, tantangan besar masih menghadang, seperti menciptakan mata uang alternatif global dan menggantikan sistem transfer internasional SWIFT.
Selain itu, rencana Presiden terpilih AS, Donald Trump, untuk melonggarkan kebijakan tarif turut melemahkan indeks dolar AS, yang sempat turun 1 persen sebelum terkoreksi menjadi 0,6 persen. Pada Selasa, indeks dolar tercatat di level 108,6 dengan imbal hasil obligasi AS bertenor 10 tahun mencapai 4,65 persen.
Di pasar domestik, nilai tukar rupiah menguat 55 poin atau 0,34 persen ke Rp16.143 per dolar AS dari posisi sebelumnya Rp16.198. Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia juga menunjukkan penguatan ke level Rp16.169 per dolar AS dari Rp16.193 sehari sebelumnya.
Penguatan ini mencerminkan respons positif pasar terhadap langkah strategis pemerintah dalam memperkuat ekonomi nasional. (*)