BorneoFlash.com, BALIKPAPAN – Dengan adanya pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim), warga Balikpapan semakin bertambah.
Ya memang, Balikpapan menjadi kota yang banyak dikunjungi dan juga kota hunian bagi pendatang yang ingin mengais rezeki. Namun, hingga saat ini Balikpapan sebagai kota penyangga belum mendapatkan bantuan dari Pemerintah Pusat dengan adanya IKN.
“Sampai saat ini Balikpapan berdiri sendiri dari APBD Kota Balikpapan. Kami berharap Balikpapan sebagai penyangga IKN diberi fasilitas, karena mengingat balikpapan satu tahun terakhir ini sudah mulai macet. Saya sampai sejauh ini belum mendapatkan informasi, terkait masalah anggaran,” ucap Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri kepada media.
Kemacetan di Kota Balikpapan, katanya semakin meningkat akibat penduduk di Kota Balikpapan bertambah baik dari kedatangan banyak tamu IKN maupun pendatang yang datang untuk bekerja. “Kami siap nggak siap balikpapan ini menerima banyak pengaruhnya, baik sisi positif dan negatif,” katanya.
Lanjut Alwi menyebutkan sisi positif dari dampak IKN diantaranya hotel dan UMKM di Kota Balikpapan lebih meningkat, tentunya ini berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Balikpapan. Namun, ada pula sisi negatif diantaranya kemacetan termasuk pasokan air yang kurang, sehingga masyarakat balikpapan masih ada yang mengalami kekurangan air bersih.
Seharusnya PTMB cukup untuk memberikan pelayanan air bersih kepada warga Kota Balikpapan, tetapi justru malah kekurangan. “Sekarang banyak yang teriak PDAM kadang ngalir kadang tidak mengalir. Ini juga mempengaruhi,” ungkapnya.
Disisi lain, ada proyek strategis nasional RDMP yang mendatangkan sekitar 10 ribu orang. Tentunya, ini juga mempengaruhi kepadatan wilayah kota Balikpapan. “Kita tiba-tiba didatangi sekian ribu orang dan kita tidak dapat bantuan apapun dari pemerintah pusat,” imbuhnya.
Berharap bantuan yang diberikan Pemerintah Pusat dengan adanya IKN di Kaltim, salah satunya Pembangunan Fly Over untuk mengurai kemacetan di wilayah rawan macet seperti wilayah Balikpapan Timur, Simpang Rapak. “Kita berharap Balikpapan seperti itu,” sebutnya.
Pasalnya, pelebaran jalan bukan menjadi solusi karena banyak yang harus dipikirkan, seperti pembebasan lahan. Jalan di Kota Balikpapan tidak sepenuhnya milik Pemerintah Kota Balikpapan, tetapi ada milik Pemerintah Provinsi Kaltim dan Pemerintah Pusat. (Adv)
