BorneoFlash.com, TANA PASER – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser untuk memberikan perhatian khusus kepada masyarakat yang berada di wilayah perbatasan antara Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Selatan (Kalsel).
Wilayah perbatasan yang dimaksud meliputi Kecamatan Muara Komam dan Batu, serta perbatasan Kabupaten Paser dengan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), khususnya di Kecamatan Long Kali.
Ketua Komisi II DPRD Paser, Syukran Amin, pada Rabu (16/10/2024) menyampaikan bahwa wilayah tersebut sering menjadi lokasi tindak kriminal seperti peredaran narkoba dan pencurian kendaraan bermotor (curanmor). Ia menegaskan bahwa diperlukan penguatan aparat keamanan di daerah tersebut.
“Kami menginginkan adanya perhatian khusus dari Pemkab Paser untuk masyarakat yang berada di pinggiran perbatasan Kaltim-Kalsel, seperti perlunya penguatan dari pihak kepolisian dan Satpol PP serta adanya kampung rawan narkoba,” kata Syukran.
Dalam kunjungannya ke perbatasan Kaltim-Kalsel, Syukran mengaku tidak menemukan Pos Polisi (Pospol) yang seharusnya ada di daerah yang rawan ini.
Ia menilai kehadiran pos keamanan sangat penting untuk mencegah peredaran narkoba dan kejahatan lainnya.
Selain aspek keamanan, Syukran juga menyoroti kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan yang menurutnya perlu masuk dalam program prioritas Pemkab Paser, terutama terkait pelayanan kesehatan, pendidikan, dan administrasi kependudukan.
“Kami ingin pelayanan masyarakat yang ada di perbatasan dapat didekatkan, agar masyarakat tidak harus ke pusat pemerintahan untuk mendapatkan pelayanan yang maksimal,” tambah Syukran.
Syukran menegaskan bahwa DPRD Paser akan memperjuangkan aspirasi masyarakat di wilayah perbatasan ini dalam lima tahun ke depan. Suara mereka akan disampaikan ke pemerintah daerah untuk dijadikan program prioritas.
Masalah lain yang harus mendapat perhatian adalah minimnya akses jaringan telekomunikasi di beberapa titik di wilayah perbatasan, yang sering kali tidak memiliki sinyal.
“Wilayah itu sering tidak ada sinyal, sehingga kami dari DPRD Paser akan segera mendorong Pemerintah daerah untuk dapat memberikan perhatian dan prioritas pelayanan di daerah perbatasan Paser,” ujar Syukran.
DPRD Paser dalam waktu dekat berencana memanggil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk membahas masalah-masalah yang ada di wilayah perbatasan. Menurut Syukran, Komisi II DPRD Paser telah menyusun draf pembahasan terkait pelayanan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, yang akan dibahas bersama OPD terkait.
“Kami sudah melakukan pembahasan di Komisi II terkait pelayanan kepada masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan sampai ke infrastruktur. Semoga dalam waktu dekat ini kami dapat segera memanggil para OPD terkait,” pungkasnya. (*/Adv)
