BorneoFlash.com, JAKARTA – Hingga Agustus 2024, pemerintah mencatat penerimaan pajak mencapai Rp 1.196,54 triliun (60,16% dari target tahunan), yang turun 4,02% dibandingkan periode yang sama pada 2023. Meski begitu, Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menyatakan bahwa momentum pertumbuhan pajak tetap terjaga dan diprediksi akan berlanjut.
Penerimaan PPh non-migas mencapai Rp 665,52 triliun (62,58% dari target), meskipun mengalami penurunan 2,46% yoy akibat melemahnya harga komoditas. Penerimaan PPh migas juga turun 10,23%, dengan realisasi Rp 44,45 triliun (58,20% dari target) karena penurunan produksi minyak.
Penerimaan PPN dan PPnBM meningkat 7,36% yoy menjadi Rp 470,81 triliun (58,03% dari target), sedangkan PBB dan pajak lainnya melonjak 34,18% menjadi Rp 15,76 triliun (41,78% dari target). Beberapa jenis pajak, seperti PPh 22 impor, PPN impor, PPh 26, PPh Final, dan PPN dalam negeri bruto, menunjukkan peningkatan karena ekonomi yang stabil. Namun, PPh Badan turun akibat profitabilitas perusahaan yang melemah oleh rendahnya harga komoditas pada 2023.
PPN dalam negeri bruto tumbuh 9%, tetapi PPN neto mengalami penurunan 4,9% akibat peningkatan restitusi, terutama di sektor industri pengolahan, perdagangan, dan pertambangan, dengan realisasi sebesar Rp 275,69 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan bahwa hingga Agustus 2024, APBN mencatat defisit Rp 153,7 triliun (0,68% dari PDB), sesuai dengan target UU APBN 2024. Meski mengalami defisit, keseimbangan primer masih surplus Rp 161,8 triliun, yang menunjukkan pendapatan negara lebih besar dari belanja utang.
Pendapatan negara hingga Agustus 2024 tercatat mencapai Rp 1.777 triliun, meskipun turun 2,5% yoy; namun, penurunan ini lebih kecil dibandingkan bulan sebelumnya. Belanja negara mencapai Rp 1.930,7 triliun, naik 15,3% yoy, didorong oleh kebutuhan dana pemilu dan peningkatan alokasi bantuan sosial akibat dampak El Nino. (*)
