BorneoFlash.com, JAKARTA – Bupati Mahakam Ulu (Mahulu) Bonifasius Belawan Geh, kembali beraudiensi dengan Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Gedung B. Lantai 7 di Jakarta, Senin (10/06/2024).
Adapun audiensi itu berdasar dengan kepedulian yang tinggi terhadap kesejahteraan masyarakat, dan untuk mengupayakan peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan publik serta pembangunan yang ideal di wilayah-wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Mahulu.
Turut mendampingi Bupati diantaranya Sekretaris Daerah (Sekda) Mahulu Stephanus Madang, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) Agustinus Teguh Santoso, Kepala Diskominfostandi Markus Wan, Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Christianus Arie Dedy Bang, Kabid Sarana Prasarana Wilayah Bappelitbangda Despy Tandi, serta Perwakilan Bagian Pemerintahan dan Bagian Hukum.
Dalam kesempatan ini Bupati Mahulu menyampaikan tujuan dari Audiensi dengan Pihak Biro Hukum Kemendagri menyampaikan secara mendalam urgensi terhadap Pemekaran Kecamatan sebagai dasar untuk menyampaikan pertimbangan kepada Menteri terkait rekomendasi Pemekaran 3 Kecamatan di wilayah Mahulu.
“Sehingga penting memang menghadirkan para pihak yang bisa menjawab setiap pertanyaan teknis yang akan ditanyakan oleh Biro Hukum Kemendagri,” kata Bupati.
Bupati melanjutkan, tujuan lain dari Pemekaran wilayah ini guna mengamankan beberapa aset daerah.
“Di salah satu Kecamatan yang ingin di mekar itu terdapat aset negara yang sangat penting, apa itu terdapatnya sumber daya alam dan ini juga merupakan salah satu persyaratan sebagai acuan dalam pemekaran selain tujuan utama adalah penataan kawasan dan pelayanan publik,” kata Bupati.
Sementara itu menanggapi hal tersebut, Biro Hukum Kemendagri Wahyu Chandra Kusuma Purwo Nugroho akan segera menyampaikan hal ini kepada Menteri, sesuai dengan hal-hal faktual yg telah disampaikan Bupati Mahulu.
“Dari awal kami sudah sampai dengan melihat dan memperhatikan kondisi faktualnya yang memang berbatasan langsung dengan negara lain, terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, urgensi, efektivitas dan terkait dengan anggaran bisa di tata, terkait dengan prasarana teknis juga bisa diupayakan, jadi tidak ada kata pemekaran ini tidak bisa,” ucapnya.
ia menambahkan, yang terpenting sekali adalah adanya penguatan justifikasi terhadap usulan yang disampaikan kepala daerah, terhadap rekomendasi yang disampaikan oleh Menteri itu semua berdasar hukum, dan berdasar dengan kondisi faktual yang ada.
“Dan yang tidak kalah penting adalah adanya pernyataan dari dinas-dinas terkait seberapa urgensinya daerah ini di mekar seperti jumlah penduduk, apa lagi disitu terdapat sumber daya alam yang berpotensi, sehingga hal-hal inilah yang memperkuat, menegaskan untuk dapat kita menjustifikasi bahwa pemekaran kecamatan ini layak bahkan wajib untuk dilaksanakan,” katanya. (Adv/*Prokopim Mahulu)
