BorneoFlash.com, BALIKPAPAN – Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), berlangsung di Kantor DPRD Kota Balikpapan, pada hari Kamis (4/4/2024).
Ketua Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Suwanto mengatakan RDP ini ingin mengetahui aset yang dimiliki Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan. “Progres sampai dimana pemerintah memiliki aset. Tidak banyak aset Pemkot yang bersertifikat. Lokasi aset yang dimiliki baru diketahui 50 persen,” ucapnya.
Nanti akan ada paparan lagi terkait dengan aset pemerintah kota, yang akan disampaikan kepada dewan. RDP akan dilanjutkan setelah pihak BPKAD menyelesaikan pencatatannya sesuai dengan tahun 2024, sehingga nanti rencana kerja tahun 2025 bisa lebih tepat.
Dalam pertemuan tersebut tidak disampaikan total aset yang belum bersertifikat, maupun aset yang tidak terdata. “Kita minta secara laporan. Tadi itu kita hanya membahas rencana kerja tahun 2025 apa yang harus dilakukan,” katanya.
Kepala BPKAD Kota Balikpapan, Agus Budi Prasetyo mengatakan pertemuan tadi membahas serapan tahun 2023 dan progress tahun 2024. Serapan tahun 2023 secara fisik 93 persen, sedangkan untuk tahun 2024 baru 19 persen, karena masih triwulan pertama.
Untuk tahun 2025 secara rencana kerja, BPKAD mengajukan anggaran sebesar Rp 108 miliar. Hanya nanti terserah dari TPAD berapa yang disetujui untuk anggaran tahun 2025.
Pertemuan Komisi II juga mempertanyakan pengamanan aset Pemkot Balikpapan. Saat ini, Pemkot Balikpapan masih banyak pengerjaan aset yang sedang dalam proses seperti pengembalian patok batas maupun terkait sertifikat.
Pemkot Balikpapan mempunyai aset tanah dan bangunan hampir Rp 8 triliun. “Aset itu ada tanah, bangunan dan aset bergerak,” ujarnya. (Adv)
