“Ada aturannya, ada hak dan ada kewajiban terkait masyarakat dan pemerintah terkait keterbukaan informasi publik. Ada jaminan bagi masyarakat untuk bisa mendapatkan informasi dan ada kewajiban pemerintah untuk menyiapkan informasi publik, khususnya yang tidak terkecualikan,” ungkapnya.
Beda halnya jika dikecualikan, tentunya tidak boleh, karena ada aturan sendiri seperti informasi data pribadi, walaupun keterbukaan informasi publik tetapi ada undang-undang lain yang mengecualikan.
Ketua Komisi Informasi Provinsi Kaltim, Ramaon D Saragih mengatakan Wali Kota Balikpapan dan Kepala Diskominfo berkeinginan melakukan percepatan keterbukaan informasi, salah satu bentuk percepatan keterbukaan informasi dengan membuat regulasi.
Kesepakatan itu untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik di Balikpapan, termasuk di dalam membantu menyusun regulasi untuk tingkat Perda dan Perwali.
“Undang-undang sudah dibentuk tahun 2008, tapi Balikpapan belum ada turunannya, sehingga kita mendorong Balikpapan bisa menciptakan regulasi tentang keterbukaan informasi publik,” paparnya.
Dengan adanya Perda dan Perwali bisa menjadi panduan buat unit di bawah Pemkot Balikpapan untuk bisa melaksanakan keterbukaan informasi secara maksimal. “Kalau ada perda nanti kenanya bukan ke masyarakat saja melainkan juga kepada OPD,” katanya.
Pihaknya juga mendukung Pemkot dalam rangka melakukan sosialisasi demi peningkatan kualitas PPID, supaya juga badan publik di wilayah Pemkot Balikpapan bisa lebih proaktif.
