PKS Tegas Menolak Pemindahan IKN ke Kalimantan, Jokowi: IKN Berlandaskan Hukum

oleh -
Editor: Ardiansyah
Presiden Joko Widodo (Jokowi). Foto: IST/Sekretariat Presiden
Presiden Joko Widodo (Jokowi). Foto: IST/Sekretariat Presiden

BorneoFlash.com, JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan tegas menyatakan komitmennya untuk menolak rencana pemindahan ibu kota Negara (IKN) Ke Kalimantan. Partai tersebut berjanji bahwa apabila berhasil memenangkan Pemilu 2024, IKN akan tetap berada di Jakarta.

 

Menanggapi hal tersebut, Presiden Jokowi memberikan izin kepada pihak yang memiliki pendapat serupa. 

 

“Ya, itu hanyalah pendapat, boleh. Menyampaikan opini, tentu saja,” kata Jokowi di Hutan Kota Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur yang dilansir dari Kumparan, Rabu (29/11/2023).

 

Meskipun demikian, Jokowi menegaskan bahwa pemindahan IKN Ke Kalimantan sudah diatur dalam Undang-Undang IKN. 

 

“Namun, IKN sudah memiliki landasan hukumnya. Landasan hukumnya sudah ada,” katanya.

 

Jokowi juga menolak anggapan bahwa pemindahan IKN Ke Kalimantan akan menambah ketimpangan. Menurutnya, langkah tersebut diambil untuk mengatasi ketimpangan Regional.

 

“Kita tidak ingin fokus hanya pada Pulau Jawa, melainkan ingin fokus pada seluruh Indonesia. Karena 58 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) ekonomi berada di Jawa. Oleh karena itu, kita ingin memusatkan perhatian pada Indonesia secara keseluruhan,” ucapnya.

 

Ia mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat terjadi di pulau lain, dan ia berharap akan ada titik-titik pertumbuhan ekonomi baru di pulau-pulau tersebut.

 

Lebih lanjut, Jokowi menyatakan bahwa populasi Indonesia terpusat di Pulau Jawa, sehingga diperlukan upaya untuk meratakan ekonomi dan penduduk.

 

“Pemerataan ekonomi dan pemerataan penduduk diperlukan untuk menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Ini bukanlah upaya sebentar, tapi berfokus pada jangka panjang,” ucapnya.

banner 700x135

No More Posts Available.

No more pages to load.