BorneoFlash.com, BALIKPAPAN – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Balikpapan masih menjadi polemik setiap tahunnya.
Daya tampung sekolah negeri hanya mampu sekitar 60 persen dari total kebutuhan anak-anak yang lulus dari sekolah baik SD maupun SMP yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan.
Ya memang daya tampung sekolah tidak sebanding dengan kelulusan sekolah. Untuk itu, Pemerintah Kota membangun sarana pendidikan baik SD dan SMP sebagai program prioritas Wali Kota Balikpapan H Rahmad Mas’ud.
Hal ini disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan Doris Eko Rian, kepada media. Beberapa tahun ini pembangunan sekolah dilakukan sebagai bentuk upaya meminimalisir polemik anak sekolah.
Akan tetapi, politisi Partai Golkar ini mempunyai pemikiran lain untuk mengurai permasalahan PPDB di Kota Balikpapan dengan cara Pemerintah Kota Balikpapan mengakuisisi sekolah swasta, khususnya sekolah swasta yang memiliki keadaan sulit, seperti halnya kekurangan siswa siswi atau masalah yang lain.
Di Kota Balikpapan, ia melihat ada beberapa sekolah swasta yang mengalami nasib seperti itu. Hal ini dapat membantu sekolah yang hampir tidak berfungsi ini bisa bermanfaat lagi, apabila berganti status menjadi sekolah negeri.
Sebenarnya hal ini pernah dilakukan oleh Pemerintah Kota hanya saja yayasan sebagai pemilik sekolah tidak mau menjual dan tentunya pemerintah tidak bisa memaksa. Jika hal ini bisa terealisasi, maka pemerintah bisa menghemat anggaran pembangunan sekolah baru sebesar Rp 30 miliar.
Sekolah swasta tetap harus mampu bersaing dengan sekolah lain, kualitas sekolah swasta tetap terjaga dan dapat mencetak anak-anak yang handal.
