BorneoFlash.com, BALIKPAPAN – Warga Kecamatan Balikpapan Utara, banyak mempertanyakan terkait air bersih Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan BPJS Kesehatan dalam reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, Iwan Wahyudi.
“Saat ini PDAM mengalami gangguan distribusi. Semoga ada solusi yang segera dilakukan oleh PDAM, karena masyarakat sudah sangat kesulitan sekali, kalau kemarin masih bisa diatur,” jelasnya kepada awak media di Ruang Kerjanya, pada hari Senin (6/11/2023)
Untuk itu, ia meminta kepada Pemerintah Kota dan Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB) yang menangani air bersih PDAM untuk memberikan solusi konkret, dengan segera melakukan penormalan distribusi.
“Entah rekayasa air hujan atau seperti apakah. Semoga segera dituntaskan,” ujarnya.
Politisi PPP ini mengatakan persoalan BPJS Kesehatan masih ada masyarakat yang kesulitan, dalam hal mendapatkan informasi seperti penundaan pembayaran yang menimbulkan denda, masyarakat tidak mendapat informasi bahwa kelas III itu bisa langsung pindah ke program pemerintah yang menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Begitu juga terhadap BPJS Kesehatan kelas II dan I yang mau turun ke kelas III karena ada tunggakan pembayaran, maka ini juga harus ada solusi konkrit, karena BPJS Kesehatan sudah ada kerja sama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan.
Anggaran untuk program kesehatan dari Pemkot Balikpapan cukup besar yakni berkisar Rp 80- 90 miliar per tahun.
“Ini harus ada solusinya buat masyarakat kita yang punya tunggakan kelas I dan II kan kasihan dia, nggak bisa mendapatkan pelayanan. Tadinya mungkin dia dulunya mampu atau kerja di perusahaan, tiba-tiba berhenti akhirnya nggak bisa bayar hingga ada tunggakan, sehingga mau turun kelas III nggak bisa harus bayar tunggakannya dulu, pemutihan (tunggakan pembayaran) tak ada,” terangnya.
Pihaknya akan teruskan hal ini kepada BPJS Kesehatan, sehingga mendapatkan solusi dari keluhan warga ini.
Masyarakat juga mempertanyakan permasalahan pendidikan terkait pendistribusian kuota SMP di Kecamatan Balikpapan Utara.
Hanya kelurahan Graha indah yang lebih baik dibanding Kelurahan Batu Ampar, Kelurahan Muara Rapak yang belum mendapatkan kuota proporsional dari jumlah kelulusannya.
Pihaknya akan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan. “Itu harus dicarikan solusinya dengan penambahan ruang belajar, termasuk SD itu juga ada permohonan penambahan ruang belajar di daerah Kelurahan Karang Joang,” ungkapnya.
Begitu juga keluhan masyarakat terkait pelayanan Puskesmas Karang Joang untuk bisa memberikan pelayanan kesehatan, karena Puskesmas ini tidak memberikan pelayanan kesehatan 24 jam.
“Ini butuh solusi, paling tidak pelayanan kesehatan hingga jam 9 malam. Nanti kita akan sampaikan kepada Dinas Kesehatan. Termasuk pelayanan prima kadang ada keluhan dari masyarakat jutek banget, pelayanan tidak maksimal. Ini koreksi untuk perbaikan kedepannya,” terangnya.
Infrastruktur juga menjadi bagian dari keluhan masyarakat, seperti akses jalan yang butuh perhatian dari Pemkot. Termasuk penambahan Penerangan Jalan Umum (PJU) di daerah Kelurahan Graha Indah dan Kelurahan Karang Joang.
