BorneoFlash.com, BALIKPAPAN – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, Nurhadi Saputra menyerap aspirasi 12 RT di Jalan PJHI Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur.
Nurhadi mengatakan reses yang berlangsung di RT 22 Jalan PJHI Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur, warga banyak menginginkan pelebaran jalan PJHI sejak tahun 2014 saat dirinya pertama menjabat.
“Dari dulu penginnya jalan utama PJHI di lebarkan dan dimuluskan, cuman saya sudah menyampaikan kalau melebarkan itu sangat berat,” jelasnya kepada BorneoFlash.com, pada hari Selasa (31/10/2023).
Pasalnya, akan memakan anggaran yang banyak dan memberikan dampak yang negatif buat masyarakat, karena disitu rata-rata rumah warga dan jalan itu tidak mempunyai sempadan.
“Jangan sampai kalau dilakukan pelebaran itu rumah orang tinggal dapur, Jadi yang bisa kita upayakan itu dilakukan semenisasi dijalan PJHI itu sendiri, minimal mulus dan bahu jalan kita akan kerjakan, sehingga betul-betul bisa diinjak. Mobil yang melintas berhadapan tidak perlu stop,” paparnya.
Disamping itu, RT banyak mengeluhkan Penerangan Jalan Umum (PJU). Memang anggaran PJU itu lebih banyak diberikan dari Pemerintah Provinsi.
“Ada beberapa titik mungkin tidak banyak,tapi minimal dalam satu RT dikasih limalah. Mudah-mudahan nanti Dishub dan Disperkim bisa merealisasikan kebutuhan mereka, karena salah satu itu rawan kejahatan,” terangnya.
Alasan warga mengadu kepada dirinya, karena warga sudah membuat form yang diberikan kepada kelurahan, akan tetapi kelurahan ini biasa mengeluhkan jika tidak memiliki tenaga teknis. “Mudah-mudahan bisa menjadi perhatian buat OPD untuk menyelesaikan permasalahan ini,” harapnya.
Keluhan drainase juga menjadi pembahasan dalam reses, semua warga meminta pembuatan drainase. “Jalanan mulus tapi drainase belum ada yang selesai, karena permintaan awal itu penginnya jalannya mulus setelah mereka merasakan mulus sekarang airnya mengalir kemana itu yang nggak tau,” ujarnya.
Nurhadi menyampaikan bahwa seluruh aspirasi yang diterimanya akan dikoordinasikan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bisa dicatat dan menjadi kajian. “Bagaimana di tahun 2024 minimal bisa masuk dalam form kalian. Insyaallah sudah masuk dalam SIPD,” ungkapnya.
