BorneoFlash.com, BALIKPAPAN – Delapan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang ada di wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara (Kanwil DJP Kaltimtara) melakukan penyitaan terhadap aset penunggak pajak dengan nilai total Rp 3.837.959.897,00 (tiga miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) pada tanggal 25-29 September 2023.
Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur dan Utara Direktorat Jenderal Pajak, Teddy Heriyanto mengatakan kegiatan penyitaan serentak ini telah disita 5 unit kendaraan bermotor, 3 bidang tanah, sejumlah uang dalam rekening bank, dan 2 unit kendaraan alat berat milik 12 wajib pajak yang belum melunasi utang pajaknya dengan total tunggakan pajak adalah Rp24.725.399.810,00 (dua puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus sepuluh rupiah).
“Tindakan penagihan perpajakan diawali dengan penerbitan Surat Teguran oleh KPP atas sejumlah pajak yang masih harus dibayarkan oleh wajib pajak/penanggung pajak. Jika wajib pajak tidak melunasi tagihan pajak dalam jangka waktu 21 hari sejak diterbitkannya Surat Teguran, KPP akan menerbitkan Surat Paksa,” jelasnya melalui siaran pers pada hari Selasa, 17 Oktober 2023.
Surat Paksa diserahkan dan dibacakan langsung oleh Juru Sita Pajak Negara (JSPN) kepada wajib pajak/penanggung pajak. Dalam jangka waktu 2×24 jam sejak Surat Paksa diterima, wajib pajak harus melunasi utangnya. Apabila tidak, JSPN akan melanjutkan tindakan penagihannya yaitu penyitaan.
