Fraksi Golkar Pertanyakan Strategi Pemda Turunkan Angka Pengangguran di Paser

oleh -
Editor: Ardiansyah
Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser di Balling Seleloi Sekretariat DPRD Paser , Senin (16/10/2023). Foto: BorneoFlash.com/Ist.
Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser di Balling Seleloi Sekretariat DPRD Paser , Senin (16/10/2023). Foto: BorneoFlash.com/Ist.

BorneoFlash.com, TANA PASER – Pada Rapat Paripurna di Balling Seleloi Sekretariat DPRD Paser, sejumlah Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser menyampaikan pandangan umum terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Paser tahun 2024. 

 

Bupati Paser Fahmi Fadli membacakan Nota Keuangan Raperda tersebut pada Senin (16/10/2023).

 

Anggota DPRD Paser dari Fraksi Partai Golkar, Sutarno menyampaikan beberapa catatan penting terkait proyeksi pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka yang disampaikan Bupati Paser. Menurutnya, proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2024 mengalami perubahan dari 1-1,5 persen di tahun 2023 menjadi 1-2 persen.

 

Sutarno menyoroti tingkat pengangguran terbuka yang turun dari 4,88 persen tahun 2022 menjadi 4,5 persen, dengan proyeksi tahun 2024 mencapai 3,9 persen. Ia mempertanyakan strategi Pemkab Paser dalam merespons proyeksi pertumbuhan ekonomi dan penurunan tingkat pengangguran, terutama di tengah kondisi ekonomi global yang kurang kondusif.

 

Lebih lanjut, Fraksi Golkar Paser juga mencermati target penurunan angka kemiskinan di Paser. Awalnya, angka kemiskinan di tahun 2022 sebesar 9,43 persen, kemudian turun menjadi 8,8 persen pada tahun ini, namun ditargetkan kembali naik menjadi 9 persen pada tahun 2024. 

 

Fraksi ini ingin mengetahui alasan di balik kenaikan target tersebut dan mengajukan pertanyaan sejauh mana program Pemkab Paser di tahun 2024 dapat berkontribusi nyata terhadap penurunan jumlah penduduk miskin di Paser.

 

Sutarno menyatakan bahwa Fraksi Golkar Paser ingin memahami lebih dalam strategi Pemkab Paser dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Paser. Ia menegaskan pentingnya transparansi dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Paser tahun 2024.

Baca Juga :  Fraksi PKS DPRD Balikpapan Sampaikan Pandangan Umum atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023

 

Rapat Paripurna tersebut menjadi ajang bagi setiap fraksi di DPRD Paser untuk menyampaikan pandangan dan pertanyaan terkait Raperda APBD Tahun 2024. 

 

Seiring berjalannya waktu, kita dapat menyaksikan bagaimana pandangan dan masukan dari berbagai fraksi tersebut akan berkontribusi pada penyempurnaan APBD Kabupaten Paser tahun depan. (Adv/Joe)

 

Simak berita dan artikel BorneoFlash lainnya di  Google News

banner 700x135

No More Posts Available.

No more pages to load.