Usulan Peralihan Status SD Malahing Menjadi Negeri, Segera Adakan Rapat dengan Yayasan

oleh -
Penulis: Ardiansyah
Editor: Ardiansyah
Wakil ketua Komisi I DPRD Bontang, Raking. Foto: BorneoFlash.com/Ist.
Wakil ketua Komisi I DPRD Bontang, Raking. Foto: BorneoFlash.com/Ist.

BorneoFlash.com, BONTANG – Sekolah Dasar (SD) Malahing yang masih di bawah naungan Yayasan Pendidikan Pembinaan Islam (YPPI) Bontang kembali dibahas Komisi DPRD Bontang untuk peralihan status dari swasta menjadi negeri.

Perubahan status Sekolah Dasar yang berada Wilayah Pesisir ini telah diusulkan Kepala Sekolah SD Malahing Bontang, Suardi ke Komisi I DPRD.

Suardi mengatakan bahwa SD Malahing seharusnya bisa dijadikan negeri seperti sekolah yang berada di kampung atas laut lainnya seperti, di Tihi-tihi. 

“Saya meminta kalau bisa SD Malahing dijadikan sekolah negeri, Karena di bawah yayasan ini tidak ada kejelasan, honor guru pun jauh dari kata sejahtera. Makanya banyak guru mengundurkan diri,” kata Suardi. 

Saat ini, setiap guru yang mengajar di SD Malahing hanya mendapatkan gaji sebesar Rp 650 ribu per bulan dari yayasan. 

Besaran upah tersebut jauh dari nominal guru SD negeri lainnya di wilayah kampung atas laut lainnya termasuk di Tihi-tihi. 

“Saya sudah mengabdi selama 17 tahun lamanya disini, bahkan gaji saya sampai telat dibayarkan selama 6 bulan lamanya. Untuk meminta beli keperluan sekolah pun tidak ada dana, seperti spidol untuk mengajar,” ucap Suardi bercerita kepada wartawan, Rabu (26/7/2023). 

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Bontang, Raking berharap pihak yayasan mau melepas asetnya untuk diberikan ke Pemkot Bontang jika ingin dijadikan sekolah negeri.

Sementara para guru bisa diusulkan menjadi Tenaga Kontrak Daerah (TKD) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

“Kami akan konfirmasi dulu ke YPPI, kita adakan rapat, undang para pengurus seperti Ketua dan Pembina Yayasan, kalau perlu Kepala Sekolah ikut juga langsung, biar semuanya lebih jelas,” katanya.

Baca Juga :  HUT ke 78 Mahkamah Agung RI, Pengadilan Agama Kota Balikpapan Gelar Upacara 

Kemungkinan Komisi I DPRD akan jadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di akhir Juli atau awal Agustus mendatang, dengan semua pihak terkait. 

“Kami akan rapatkan untuk menindaklanjuti usulan ini,” ucap Raking.

banner 700x135

No More Posts Available.

No more pages to load.