Sidak DPRD Balikpapan ke Perumahan Grand City: Izin Tanpa Proses dan Kompensasi Terabaikan

oleh -
Penulis: Niken Sulastri
Editor: Ardiansyah
Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan bersama instansi pemerintah lakukan Inspeksi Mendadak di Perumahan Grand City, pada hari Selasa (23/5/2023). Foto: Niken/BorneoFlash.com
Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan bersama instansi pemerintah lakukan Inspeksi Mendadak di Perumahan Grand City, pada hari Selasa (23/5/2023). Foto: Niken/BorneoFlash.com

BorneoFlash.com, BALIKPAPAN – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan bersama instansi pemerintah lakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) di Perumahan Grand City, pada hari Selasa (23/5/2023).

Dalam sidak, dewan membahas mengenai perizinan termasuk akses jalan yang dikeluhkan warga PGRI kepada pihak Grand City.

“Ada beberapa hal yang kami sampaikan terkait informasi yang kami ingin luruskan, bahwasanya ada perubahan site plan dari 120 menjadi 80 tanpa melewati proses perizinan kepada Disperkim,” jelas Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri kepada awak media.

“Sekelas perumahan Grand City ini kayak mau kucing-kucingan kan ini tidak boleh. Apa mau minimal budget atau ada yang ingin bermain. Ini tidak boleh merubah site plan tanpa ada izin kepada dinas terkait,” serunya.

Disisi lain, permasalahan izin limbah menjadi pembahasan dalam sidak Komisi III DPRD Balikpapan. “Mereka tidak punya (izin limbah), kami juga akan mengecek Bendali,” ucapnya.

Tak hanya itu, aduan warga PGRI terkait jalan yang digunakan Grand City yang akan diberikan kompensasi tapi belum dilakukan hingga saat ini. “Mereka meminta pertanggungjawaban yang sudah disepakati. Mereka pernah rapat  bersama lurah bahwa akan ada kompensasi. Ada 500 KK yang terdampak,” terangnya.

Seharusnya Grand City tidak boleh tutup mata, membeli tapi tidak melihat lingkungan yang ada. Ia menginginkan Grand City yang merupakan kawasan perumahan mewah di Kota Balikpapan  dapat memberikan contoh yang baik, dengan melakukan perizinan dengan baik. “Saya minta kepada dinas terkait untuk tidak memberikan izin apapun sampai sudah melengkapi izinnya,” ungkapnya.

Komisi III akan melanjutkan pembahasan ini dalam Rapat Dengar Pendapat yang akan digelar di Kantor DPRD Balikpapan pada hari Senin (29/5/2023) pada pukul 14:00 WITA.

Baca Juga :  Mantapkan Program SPIT dan Mediahub, Divisi Humas Polri Gelar Diskusi Publik

Politisi Partai Golkar berharap Grand City dapat mentaati peraturan. “Kita tidak menghalangi pengembang besar untuk berinvestasi di Kota Balikpapan, hanya saja perizinan untuk dilengkapi,” tegasnya.

Di Kesempatan itu, Land Acquisition, Permit & Security Kalimantan Dept Head Grand City, Piratno menyambut baik kunjungan DPRD Balikpapan sebagai bentuk pengawasan. Apalagi Balikpapan sebagai teras Ibu Kota Negara, salah satunya perizinan harus di tertibkan.

 “Kami menyambut baik dengan apa yang dilakukan DPRD Balikpapan dalam bentuk pengawasan, sehingga kedepan menjadi lebih baik lagi,” ucapnya.

Ia menjelaskan bahwa bukan perizinan yang belum dilengkapi tetapi pihaknya mempunyai master plan yang sudah memiliki izin, akan tetapi pihaknya mempunyai lahan baru yang sudah dibebaskan tentunya ada revisi yang dilakukan.

Terkait keluhan warga mengenai jalan, pihaknya akan membuktikan dengan kesepakatan bersama. “Nanti akan dibahas secara khusus. Kan ada bukti-bukti, ada kesepakatan. Kami melaksanakan pekerjaan berdasarkan dengan kesepakatan yang ada,” katanya.(*)

Simak berita dan artikel BorneoFlash lainnya di  Google News

banner 700x135

No More Posts Available.

No more pages to load.