BorneoFlash.com, JAKARTA – Sejak menerima Keppres terkait Plt Menkominfo, Mahfud yang sekaligus Menko Polhukam langsung mendalami tugas di Kemenkominfo dan mempelajari kasus proyek BTS dan langsung menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.
“Saya melaporkan dan saya sudah siap bekerja. Untuk tugas khusus menyangkut BTS itu saya melaporkan berdasar hasil dokumen dan analisis yang saya peroleh,” kata Mahfud kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, dikutip BorneoFlash.com dari detik Senin (22/5/2023).
Mahfud mengatakan proyek BTS sudah lama direncanakan. Proyek tersebut, kata Mahfud, sangat penting bagi Indonesia.
“Itu berlangsung sejak tahun 2006 sampai tahun 2019 berjalan bagus. Baru muncul masalah sejak anggaran tahun 2020. Yaitu ketika proyek senilai 28 sekian triliun itu dicairkan dulu sebesar 10 koma sekian triliun pada tahun 2020-2021,” ujar Mahfud.
Mahfud menjelaskan masalah baru ditemukan pada 2020 yang kemudian hingga Desember 2021 barang BTS tidak ada. Mahfud juga menyinggung soal perpanjangan pengadaan barang yang seharusnya tak diperbolehkan oleh hukum.
“BTS-nya itu tower-tower-nya itu tidak ada. Lalu dengan alasan Covid-19 minta perpanjangan sampai padahal uangnya sudah keluar tahun 2020-2021. Minta perpanjangan sampai Maret. Seharusnya itu tidak boleh secara hukum tapi diberi perpanjangan 21 Maret, lalu dilaporkan sekitar 1.100 tower dari 4.200 yang ditargetkan itu 1.100 tower dilaporkan jadi, sesudah diperiksa melalui satelit yang ada itu 958,” ujar Mahfud.
