BorneoFlash.com, SAMARINDA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mahakam Ulu (Mahulu) berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) untuk keempat kalinya.
Upacara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2022 dilangsungkan di auditorium BPK RI Perwakilan Kaltim pada Rabu (10/5/2023).
Wakil Bupati Mahulu, Yohanes Avun, mengungkapkan bahwa pencapaian ini tidak terlepas dari kepatuhan Pemkab Mahulu terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kerja keras dalam pengelolaan dan penyajian laporan keuangan. Faktor-faktor tersebut menjadi kunci keberhasilan dalam meraih opini WTP.
Yohanes menegaskan, setelah acara ini, Pemkab Mahulu akan segera mengkoordinasikan tindak lanjut terhadap rekomendasi yang telah diberikan oleh BPK kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan LHP yang ada. Tujuannya adalah untuk segera melakukan perbaikan yang diperlukan.
Meskipun diberikan waktu 60 hari oleh BPK RI untuk menyelesaikan rekomendasi, Yohanes optimis bahwa tindak lanjut tersebut tidak akan memerlukan waktu yang lama. Ia menekankan bahwa LHP bukanlah akhir dari perjalanan Pemkab Mahulu, melainkan menjadi dorongan dan motivasi untuk terus berbenah.
Yohanes berharap agar seluruh warga Mahulu, baik yang berada di dalam maupun di luar pemerintahan, dapat merasakan kebahagiaan atas pencapaian opini WTP yang diberikan kepada Pemkab. Ia menekankan bahwa opini tersebut merupakan hasil kerja sama antara pemerintah dan masyarakat.
“Opini WTP ini dipersembahkan untuk seluruh warga Mahulu, karena pencapaian ini bukan hanya hasil kerja pemerintah, melainkan juga melibatkan peran masyarakat,” tambahnya.
Kepala BPK RI Perwakilan Kaltim, Agus Priyono, juga mengharapkan agar rekomendasi yang telah diberikan dapat menjadi prioritas utama dan segera ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan atas kekurangan yang ada.
Agus menegaskan bahwa rekomendasi tersebut bersifat konstruktif dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan di Pemerintah Daerah agar menjadi lebih baik di masa depan.
“Pada intinya, rekomendasi tersebut bersifat konstruktif, bertujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan di Pemerintah Daerah agar lebih baik di masa depan,” tutup Agus.
Dengan demikian, opini WTP yang berhasil diraih oleh Pemkab Mahulu tidak hanya menjadi prestasi pemerintah semata, tetapi juga merupakan kesuksesan yang melibatkan peran serta aktif dari masyarakat Mahulu.
