Mediasi Gagal, Masyarakat Adat Danum Paroy Laporkan PT NGU-5 Ke Polres Kubar dan Ditembuskan ke Presiden Jokowi

oleh -
Penulis: Niken Sulastri
Editor: Ardiansyah
Masyarakat adat Kampung Danum Paroy, Kecamatan Laham, Kabupaten Mahakam Ulu, melaporkan PT NGU 5 ke Kepolisian Polres Kutai Barat (Kubar), atas penolakan hasil mediasi dengan PT Nusantara Graha Utama atau (NGU-5), Senin (12/12/2022). Foto: BorneoFlash.com/Ist.
Masyarakat adat Kampung Danum Paroy, Kecamatan Laham, Kabupaten Mahakam Ulu, melaporkan PT NGU 5 ke Kepolisian Polres Kutai Barat (Kubar), atas penolakan hasil mediasi dengan PT Nusantara Graha Utama atau (NGU-5), Senin (12/12/2022). Foto: BorneoFlash.com/Ist.

“Seperti yang kita sampaikan, denda adat sebesar Rp 6.6 miliar lebih. Nilai itu diambil berdasarkan adanya kesepakatan bersama dengan pihak kontraktor terdahulu di dalam lokasi HGU PT KBP, atas fee kayu log yang masuk dalam area HGU perkebunan kelapa sawit sebesar Rp 75.000, per kubik, ditambah Rp 75.000, sehingga menjadi Rp 150.000. Denda adat ini berdasarkan hasil rapat dan kesepakatan masyarakat Adat Kampung Danum Paroy,” kata Sofyan.

Kepala Adat Kampung Danum Paroy, Markus Wardoyo juga menegaskan, berdasarkan rekomendasi mediasi di Mapolres Kubar, agar bisa membuka tali atau segel adat  di tumpukan kayu log yang berada di Loqpond Pedat dan segel adat di unit alat berat dan 9 unit truk logging di base camp KM-53, tidak akan dilepas.

“Mewakili masyarakat adat kampung danum paroy, kami siap menempuh jalur hukum jika tuntutan ini tidak diindahkan,” tukas Wardoyo.

Diketahui sebelumnya dalam mediasi pada Rabu 7 Desember 2022, Rimpa Firmansyah Sinulingga atau Rimpa selaku Direktur Produksi PT NGU-5 secara tertulis juga mengakui kesalahan perusahaannya itu yang telah mengambil kayu log di luar HGU PT KBP, dengan kegunaan membangun dua jembatan lintasan untuk truk loging pengangkut kayu, di kawasan Sungai Pariq dan Jeromai.

Atas dasar kesalahannya itu, PT NGU-5 telah membayar sanksi denda sebesar Rp 504.889.200,- ke Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari dengan Nomor: SK/80/PHL/IPHH/HPL-4/10/4/2022. Tentang pengenaan sanksi denda administrasi sebesar 10 kali provisi sumber daya hutan (PSDH) kepada pemegang persetujuan pemanfaatan kayu kegiatan non kehutanan (PKKNK) atas nama PT KBP di Kaltim.

“Surat laporan terhadap PT NGU-5 yang ditujukan ke Polres Kubar, telah kita tembuskan ke Presiden Jokowi, Kapolri, Menkopolhukam, Mendagri, Menteri LHK dan Kehutanan, Gubernur Kaltim, DPRD Kaltim, Kepala Dinas LHK dan Kehutanan Provinsi Kaltim, serta Bupati dan DPRD Mahulu, Lembaga Adat Kabupaten Mahulu dan Pemerintah Kecamatan Laham, serta media cetak, elektronik dan online,” ujar Markus Wardoyo.

Simak berita dan artikel BorneoFlash lainnya di  Google News

banner 700x135

No More Posts Available.

No more pages to load.