Yang menjadi catatan dalam pertemuan, sistem Kemendagri mesti diperbaiki, regulasi yang menghambat diharap ada perbaikan, berilah kebebasan kepada daerah, untuk melakukan inovasi tetap dalam koridor, yang penting kinerja akan lebih baik ke depan.
“Jangan memaksakan sesuatu yang daerah sulit melaksanakan dan diajak juga daerah jika ingin menerapkan kebijakan di daerah. Jangan bikin sendiri dan tiba-tiba diimplementasikan ke daerah tidak bisa melaksanakan,” terangnya.
Ia pun berharap kedepan realisasi APBD membaik, sehingga impeknya kepada masyarakat juga bagus.
Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Balikpapan Muhaimin mengatakan, realisasi penyerapan anggaran fisik telah mencapai 83 persen, dengan keuangan sekitar 60 persen.
Pemerintah Kota Balikpapan menargetkan serapan anggaran fisik pada akhir tahun 2022, bisa dapat anggaran fisik mencapai 95 persen dan keuangan sekitar 88-90 persen.
Kedatangan rombongan ini karena mendapatkan data dari Kementerian Dalam Negeri, bahwa serapan APBD Kota Balikpapan rendah. “Mereka melakukan monitoring sekaligus klarifikasi terhadap serapan APBD di kota. Jangan ada dana yang mengendap di bank,” bebernya.
Memang pada saat input data di Kemendagri, Kota Balikpapan masih rendah sekali sehingga rombongan datang kesini. Namun, saat ini sudah clear dan juga sudah disampaikan semua kondisi.
Dalam kesempatan ini, PJ Sekda menyampaikan usulan kebijakan dan regulasi dari pemerintah pusat yang terkait menghambat daerah, supaya dilakukan perbaikan untuk pelaporan. Seperti halnya SIPD untuk pelaporan agak sulit mengakses, sehingga lambat. “Kita minta diperbaiki,” tutupnya.
