BorneoFlash.com, BALIKPAPAN – Mantan SekretarisKomisi Pemilihan Umum (KPU) Balikpapan Syabrani merasa geram, atas komentar Ketua KPU Balikpapan Noor Thoha yang menganggap belum cairnya dana hibah non pemilihan tahun 2022,
Karena kesalahan dari dirinya yang belum menyelesaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) dana hibah non pemilihan 2021 senilai Rp 1,6 Miliar.
“LPj dana hibah non pemilihan 2021 memang ada yang belum clear dan kebetulan kita sudah diperiksa inspektorat. Jadi ada beberapa yang sudah kita benahi, terakhir saya ditelepon Pemerintahan untuk menyampaikan.
Tapi saya tidak tau apakah sudah disampaikan oleh sekretariat KPU, karena ini kewenangan sekretariat bukan kewenangan komisioner,” ujarnya kepada awak media, Senin (1/8/2022).
Alex sapaan karibnya menuturkan bukan berarti belum tuntas akan tetapi ada yang Miss dari anggaran senilai Rp1,6 Miliar itu.
“Bukan gak beres artinya begitu saya keluar, takutnya itu belum disampaikan sehingga timbul polemik,” terangnya.
Alex menjelaskan bahwa, yang bisa memanggil dirinya itu Sekretaris KPU Provinsi. Akan Tetapi, jika mereka meminta bantu akan dibantu, tetapi kalau Ketua KPU yang panggil dirinya tentu tidak ada urusannya.
“Ranahnya beda memang itu tanggung jawab sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan juga sekretaris jadi kewenangan keuangan kegiatan adalah itu kewenangan sekretaris,” terangnya.
Ia mempertanyakan kepentingan komisioner KPU terkait dengan dana hibah non pemilihan senilai Rp1,6 Miliar tersebut. Pasalnya, tanpa dana hibah itu, KPU Balikpapan untuk operasional sudah dianggarkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
