Dengan masalah internal KONI Balikpapan tentunya berdampaknya juga dengan nama baik Kota Balikpapan terkait pengiriman atlet ke provinsi. “Ini berdampak,” ucap Doris.
Hasil pertemuan RDP, kesepakatannya tidak ada dualisme, kalau memang ada dualisme harus bisa menunjukan SK.
Pasalnya, pada tanggal 14 Juni 2022 pihaknya sudah difasilitasi pemerintah kota untuk mempertemukan dua kubu dan yang bisa menunjukkan SK resmi dari KONI Provinsi hanya satu orang saja yakni yang baru saja melakukan RDP. “Jalan aja sesuai dengan aturan yang ada,” terangnya.
Sekretaris Umum KONI Balikpapan Hasbih Muhammad mengatakan bahwa Komisi IV menyatakan bahwa fakta yang ada adalah surat keputusan, kalau ada kelompok lain yang menyatakan sah maka silakan tampilkan surat keputusannya.
“DPRD dalam hal ini komisi IV, mempersilahkan kita untuk melanjutkan semua pembinaan tanpa ragu-ragu,” jelas Hasbih usai RDP.
Dalam waktu dekat ini, Komisi IV DPRD juga akan mengundang Disporapar untuk mendengarkan alasan keraguan terhadap KONI yang sah.
Sementara untuk para atlet sendiri, pada intinya pihaknya mengejar waktu karena bulan depan adalah waktunya menyetorkan nama para atlet.
“Jika tidak dilakukan, maka sudah dipastikan Balikpapan tidak akan ikut pra lomba,” serunya.
