BorneoFlash.com, BALIKPAPAN – Sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balikpapan mengenai Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Wali Kota Balikpapan terhadap realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021, digelar secara virtual di ruang rapat gabungan DPRD Kota Balikpapan, Selasa (12/4/2022).
Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Subari. Dalam rapat paripurna ini mendengarkan penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Wali Kota terhadap realisasi APBD tahun 2021.
“Mengkritisi dan menelaah semua apa yang disampaikan dalam program kerja tahun 2021,lalu akan diawasi di lapangan seperti apa,” ujar Subari.
Setelah penyampaian ini akan ada lanjutan rapat paripurna mengenai pandangan fraksi dari LKPJ Wali Kota terhadap realisasi APBD tahun 2021. “Di situ nanti fraksi-fraksi akan menyampaikan pandangannya,” jelas Politisi Partai PKS kepada awak media.
Terkait penyerapan saat ini, Subari mengatakan rata-rata hampir mencapai 80-90 persen artinya penyerapan anggaran sudah cukup.
Mengingat Balikpapan sebagai Kota penyangga Ibu Kota Negara (IKN), maka pemerintah kota Balikpapan wajib segera berbenah untuk mempersiapkan infrastruktur termasuk pendidikan.
Yang menjadi tugas utama bagi wali kota di periode ini terkait masalah banjir, karena memang ada sekitar 40 persen titik banjir yang belum bisa dikendalikan.
“Sebenarnya Pemkot sudah membuat berbagai perencanaan sebagai antisipasi banjir. Namun berhadapan dengan kendala pembebasan lahan,” terangnya.
Bukan hanya persoalan banjir, Subari masih menanti solusi dari Wali Kota Balikpapan terkait keterbatasan daya tampung sekolah negeri, yang kericuhan setiap tahunnya.
Untuk mengantisipasi itu, Wali Kota merencanakan pemberian subsidi bagi siswa asal Balikpapan yang masuk sekolah swasta.
“Kita kekurangan ruang kelas tapi disisi lain kita juga harus menyesuaikan ketersediaan anggaran untuk membangun sekolah. Ini masalah klasik yang terjadi di Balikpapan,” ungkapnya.
(BorneoFlash.com/Niken)
