DPRD Paser Tindak Lanjuti Keluhan Warga, Terkait Tambang Ilegal, Premanisme Hingga Pungli di Kecamatan Batu Sopang 

oleh -
Hendrawan Putra, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Paser, beserta Anggota Komisi I lainnya saat menindaklanjuti aduan masyarakat terkait adanya tambang ilegal, premanisme, serta pungli yang ada di Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Selasa (22/6/2021)Kemarin. Foto : BorneoFlash.com/Muhammad Eko.
Hendrawan Putra, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Paser, beserta Anggota Komisi I lainnya saat menindaklanjuti aduan masyarakat terkait adanya tambang ilegal, premanisme, serta pungli yang ada di Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Selasa (22/6/2021)Kemarin. Foto : BorneoFlash.com/Muhammad Eko.

BorneoFlash.com, TANA PASER – Berbagai keluhan diterima oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser, dimana masyarakat mengadukan terkait adanya tambang ilegal maupun tindak premanisme, serta pungutan liar (Pungli). 

Aksi tersebut dialami oleh masyarakat yang ada di Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Rabu (23/6/2021). 

Menanggapi adanya keluhan warga tersebut, Komisi I DPRD Kabupaten Paser turun langsung untuk melihat situasi dan kondisi di lapangan, pada Selasa 22 Juni 2021. 

Rombongan dipimpin oleh Ketua Komisi I, Hendrawan Putra, beserta anggota DPRD lainnya, dan diterima langsung oleh Camat Batu Sopang, Misran. 

Hendrawan menyampaikan maksud dan tujuannya kepada Camat Batu Sopang, terkait masyarakat di wilayahnya mengeluhkan adanya tambang ilegal, di luar Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT. Kideco Jaya Agung. 

Tak hanya berdiskusi dengan Misran, Komisi I DPRD Paser juga memanggil stakeholder di Kecamatan Batu Sopang untuk berdiskusi langsung terkait, hal apa saja yang telah dilakukan untuk lingkungan maupun masyarakat. 

“Kami mempertanyakan kompensasinya terhadap lingkungan masyarakat dan semacamnya, dan Kita memastikan semua yang bergerak di bidang (pertambangan) efek dominonya dapat lebih puas lagi, utamanya di Kecamatan Batu Sopang,” kata Politisi Demokrat itu. 

Banyaknya organisasi masyarakat (Ormas) yang ada di Kecamatan Batu Sopang, tak luput dari sorotan, karena telah menjamur, sekira 40 sampai 50 Ormas. 

Namun hal itu belum diketahui pasti, apakah ada legalitas yang sah, karena dikhawatirkan untuk kepentingan tertentu. 

“Ini perlu dievaluasi, karena berkaitan dengan Keamanan dan ketertiban masyarakat, jangan sampai masyarakat merasa tidak aman, apalagi jika ada pungli, pokoknya jangan ada pembiaran untuk pelaku premanisme dan pungli,” Indra Pardian, tegas Wakil Ketua Komisi I DPRD Paser. 

Baca Juga :  PHKT dan PWP PHKT Berbagi dalam Syukuran HUT PHI ke-5

Selaku Camat Batu Sopang, Misran juga akan menyikapi terkait adanya tambang ilegal, hal itu menjadi salah satu catatan dan akan dikoordinasikan dengan kepala desa, apakah ada pengerukan batu bara liar. 

Semantara untuk Ormas yang tidak memiliki legalitas lanjutnya, memang sejauh ini pihaknya telah mencanangkan bersama kapolsek Batu Sopang untuk mendatanya. 

“Untuk Ormas di Kecamatan Batu Sopang mungkin ada 40-an, cuman belum tahu terkait legalitasnya, Kami akan koordinasikan lagi dengan Kesbangpol, serta meminta bantuan DPRD Paser, agar bisa membantu mengkombinasikan pada Kesbangpol,” harapnya. 

Lebih lanjut, Ia mengatakan, kabar terbaru ada tiga perusahaan yang tengah melakukan proses perizinan, lokasinya di Desa Rantau Buta dan Sungai Terik. 

“Belum nambang, tapi sudah lapor dan tengah dilaksanakan izin AMDAL, kayanya IUP (Izin Usaha Pertambangan), karena tambangnya tak besar,” pungkasnya. 

(BorneoFlash.com/Fitriani)

Simak berita dan artikel BorneoFlash lainnya di  Google News

banner 700x135

No More Posts Available.

No more pages to load.