BorneoFlash.com, SENDAWAR – Kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) sering kali terjadi di beberapa daerah termasuk di wilayah Kutai Barat saat memasuki musim panas.
Berbagai upaya pencegahannya pun terus dilakukan oleh pemerintah, mulai dari sosialisasi terkait larangan pembakaran lahan pada aktivitas perkebunan masyarakat.
Berdasarkan data yang dihimpun BPBD Kutai Barat, kasus kebakaran hutan dan lahan di Kutai Barat tahun ini mengalami penurunan.
Sebagai upaya antisipasi Karhutla, tahun ini pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah menyusun strategi, salah satunya dengan meningkatkan koordinasi lintas sektoral hingga mengaktifkan kembali posko-posko siaga Karhutla di Kampung atau wilayah-wilayah yang dinilai rawan Karhutla.
Selain itu, sumberdaya manusianya (SDM) yang dimiliki BPBD Kutai Barat saat ini juga telah dibekali kemampuan khusus melalui pelatihan penanggulangan kebencanaan.
” Sumberdaya kita ada, sumberdaya manusianya sudah ada yang mengikuti pelatihan-pelatihan. Dan yang perlu saya tegaskan lagi bahwa BPBD ini hanyalah koordinator,” ungkap Plt Kepala BPBD Kutai Barat, Hendarman Supanji, Selasa (22/6/2021).
Selain itu kata Henderman, dalam penanggulangan kebencanaan khususnya kebakaran hutan dan lahan, petugas BPBD seringkali dibantu aparat gabungan seperti TNI- Polri hingga relawan maupun organisasi masyarakat (Ormas).
” Ini sudah ada semua di Kutai Barat ini dari TNI – Polri, Pertanian, Manggala Agni kemudian Tagana itu sudah ada. Selama ini yang perlu kita perkuat itu adalah koordinasinya.
Dan tadi itu sudah disampaikan oleh teman-teman Manggala Agni bahwa koordinasinya itu sebenarnya di BPBD, artinya kapanpun ketika dibutuhkan sumber daya itu, hubungi BPBD dan BPBD bisa memerintahkan dengan berkoordinasi pengerahan anggota,” ujarnya.
Dia juga menegaskan, kasus kebakaran hutan dan lahan menjadi tanggung jawab bersama tidak hanya pemerintah tetapi juga masyarakat ikut berpartisipasi melakukan upaya pencegahan kasus Karhutla tersebut.
” Selama ini kan mindset kita bahwa kebakaran hutan dan lahan itu tanggung jawab Pemerintah tanggung jawab BPBD, padahal kebakaran hutan ini adalah salah satu bagian kecil dari kebencanaan yang ditangani BPBD secara keseluruhan,” tegasnya.
Kita melibatkan beberapa ormas, ormas Macan Dahan dan ormas-ormas yang peduli terhadap kebakaran hutan dan lahan termasuk ada MPA (masyarakat peduli api). Jadi sekarang di Kutai Barat ada 30 Kampung yang terdapat masyarakat peduli api yang nanti ke depan nanti,” pungkas Henderman Supanji.
(BorneoFlash.com/Lilis)
