Minta DPRD Tuntaskan Persoalan Ganti Rugi Lahan Jalan Tol Milik Warga Km 23 yang belum dibayarkan
BorneoFlash.com, BALIKPAPAN – Rombongan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Balikpapan, menggelar orasi di depan kantor DPRD Balikpapan pada Senin (12/4/2021).
Kedatangan rombongan GMNI ini yakni mendesak anggota DPRD untuk menuntaskan persoalan ganti lahan warga kilometer 23 yang hingga sampai saat ini belum dibayarkan.
Humas GMNI Balikpapan, Maikel Harwan mengatakan kepada awak media.
Bahwa aksi yang digelar dalam kesempatan tersebut yakni untuk meminta kepada DPRD Kota Balikpapan agar segera menuntaskan persoalan ganti rugi lahan milik warga tersebut.
“Kemudian kami juga meminta DPRD untuk dapat mengevaluasi kinerja Badan Pertanahan Nasional (BPN),” ujarnya.
Lanjut dia terangkan, untuk lahan warga yang belum dibayarkan ini untuk luasannya sekitar 39 Persil.
Dan untuk kisaran dana lahan yang belum dicairkan berjumlah kisaran Rp 9 Miliar.
“Untuk permasalahannya sendiri, warga sudah memenangkan di pengadilan. Dan uang juga sudah ada di pengadilan. Hanya dari pengadilan belum berani mencairkan dana tersebut karena masih menunggu surat pengantar dari BPN, Namun dari BPN sendiri, saat ini masih menunggu surat KPL dari KLHK,” jelasnya.
Untuk lahannya sendiri itu berada di kawasan Km 23 ruas jalan tol Balikpapan sampai dengan Samboja.
Apalagi lanjut dia terangkan, peresmian akan dilangsungkan sebelum lebaran. Hal ini juga mendasari aksi tersebut.
Terpisah, mewakili Ketua DPRD Balikpapan, Anggota Komisi I DPRD Kota Balikpapan Andi Arif Agung menambahkan. Berkaitan dengan pengentasan permasalahan lahan warga di seputaran jalan tersebut, dia katakan pihaknya jujur belum tau pasti seperti apa situasinya.
“Dan kami juga berterima kasih karena sudah mendapatkan penyampaian ini melalui aspirasi. Bahkan telah disampaikan juga kepada kami untuk, melakukan pertemuan dengan kepala BPN,” ucapnya.
Meski demikian untuk kepala BPN sendiri untuk saat ini sudah melakukan pergantian terhitung sejak dua bulan yang lalu.
“Jadi memang untuk saat ini merupakan kepala BPN yang baru. Mungkin kami akan jadwalkan kembali kepada kepala BPN untuk bertemu. Untuk itu kalau bisa kami akan diskusi dengan perwakilan GMNI dengan mengatur jadwal. Dengan mengundang pihak yang bersangkutan BPN,” jelasnya.
Untuk itu kalau tidak berhalangan, hari pihaknya akan bersurat ke BPN. Dan mudah-mudahan, mereka bisa hadir untuk bersama-sama melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP).
” hari ini kami masukan surat, dan mudah – mudahan besok mereka bisa hadir. Akan kami jadwalkan ke Ketua DPRD untuk menjadwalkan RDP. Dan kami siap mendengar aspirasi dari adik – adik khususnya GMNI untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi. Yang jelas Kepala BPN akan kami lakukan pemanggilan,” pungkasnya.
(BorneoFlash.com/Muhammad Eko)
